Undang Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang : Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut)

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor  : 17 TAHUN 1985 (17/1985)
Tanggal  : 31 DESEMBER 1985 (JAKARTA)
Sumber : LN 1985/76; TLN NO. 3319

             DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,
Menimbang:
a. bahwa United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) telah diterima baik
oleh Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
Ketiga di New York pada tanggal 30 April 1982 dan telah
ditandatangani oleh Negara Republik Indonesia bersama-sama seratus
delapan belas penandatangan lain di Montego Bay, Jamaica pada
tanggal 10 Desember 1982;
b. bahwa United Nations Convention on the Law of the Sea sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas mengatur rejim-rejim hukum laut,
termasuk rejim hukum Negara Kepulauan secara menyeluruh dan
dalam satu paket;
c. bahwa rejim hukum Negara Kepulauan mempunyai arti dan peranan
penting untuk memantapkan kedudukan Indonesia sebagai Negara
Kepulauan dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara sesuai
amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu
untuk mengesahkan United Nations Convention on the Law of the Sea
tersebut dengan Undang-undang;
Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION
ON THE LAW OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
TENTANG HUKUM LAUT).
Pasal 1
Mengesahkan United Nations Convention the Law of the Sea (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), yang salinan naskah
aslinya dalam bahasa inggeris dilampirkan pada Undang-undang ini.
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
SUDHARMONO, S.H.
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1985 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS
CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT)
I. UMUM
Usaha masyarakat internasional untuk mengatur masalah kelautan melalui
Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang
Ketiga telah berhasil mewujudkan United Nations Convention on the Law of
the Sea (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) yang
telah ditandatangani oleh 117 (seratus tujuh belas) negara peserta termasuk
Indonesia dan 2 satuan bukan negara di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal
10 Desember 1982.
Dibandingkan dengan Konvensi-konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut,
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tersebut
mengatur rejim-rejim hukum laut secara lengkap dan menyeluruh, yang
rejim-rejimnya satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.
Ditinjau dari isinya, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum
Laut tersebut :
a. Sebagian merupakan kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum
laut yang sudah ada, misalnya kebebasan-kebebasan di Laut
Lepas dan hak lintas damai di Laut Teritorial;
b. Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah
ada, misalnya ketentuan mengenai lebar Laut Teritorial menjadi
maksimum 12 mil laut dan kriteria Landas Kontinen.
Menurut Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut kriteria
bagi penentuan lebar landas kontinen adalah kedalaman air dua
ratus meter atau kriteria kemampuan eksploitasi. Kini dasarnya
adalah kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan sesuatu
Negara hingga pinggiran luar tepian kontinennya (Natural
prolongation of its land territory to the outer edge of the
continental margin) atau kriteria jarak 200 mil laut, dihitung
dari garis dasar untuk mengukur lebar laut Teritorial jika
pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut
tersebut;
c. Sebagian melahirkan rejim-rejim hukum baru, seperti asas
Negara Kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif dan penambangan
di Dasar Laut Internasional.
Bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia, Konvensi ini mempunyai
arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas Negara
Kepulauan yang selama dua puluh lima tahun secara terus menerus
diperjuangkan oleh Indonesia, telah berhasil memperoleh pengakuan
resmi masyarakat internasional. Pengakuan resmi asas Negara
Kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan
satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember
1957, dan Wawasan Nusantara sebagaimana termaktub dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Garis-garis Besar
Haluan Negara, yang menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan
Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan
pertahanan keamanan.
Yang dimaksud dengan "Negara Kepulauan" menurut Konvensi ini
adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih
gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
Konvensi menentukan pula bahwa gugusan kepulauan berarti suatu
gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan diantara
gugusan pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang
hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga gugusan
pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan
suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara historis
telah dianggap sebagai satu kesatuan demikian.
Negara Kepulauan dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan
yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering
terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa :
a. di dalam garis dasar/pangkal demikian termasuk pulau-pulau
utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah
perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satu
berbanding satu (1 : 1) dan sembilan berbanding satu (9 : 1);
b. panjang garis dasar/pangkal demikian tidak boleh melebihi 100
mil laut, kecuali bahwa hingga 3 % dari jumlah seluruh garis
dasar/pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat
melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada suatu kepanjangan
maksimum 125 mil laut;
c. penarikan garis dasar/pangkal demikian tidak boleh
menyimpang dari konfigurasi umum Negara Kepulauan.
Negara Kepulauan berkewajiban menetapkan garis-garis dasar/
pangkal kepulauan pada peta dengan skala yang cukup untuk menetapkan
posisinya. Peta atau daftar koordinat geografi demikian harus diumumkan
sebagaimana mestinya dan satu salinan dari setiap peta atau daftar demikian
harus didepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dengan diakuinya asas Negara Kepulauan, maka perairan yang dahulu
merupakan bagian dari Laut Lepas kini menjadi "perairan kepulauan" yang
berarti menjadi wilayah perairan Republik Indonesia.
Disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksudkan di muka,
syarat-syarat yang penting bagi pengakuan internasional atas asas Negara
Kepulauan adalah ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di bawah ini.
Dalam "perairan kepulauan" berlaku hak lintas damai (right of
innocent passage) bagi kapal-kapal negara lain. Namun demikian Negara
Kepulauan dapat menangguhkan untuk sementara waktu hak lintas damai
tersebut pada bagian-bagian tertentu dari "perairan kepulauannya" apabila di
anggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanannya.
Negara Kepulauan dapat menetapkan alur laut kepulauan dan rute
penerbangan di atas alur laut tersebut.
Kapal asing dan pesawat udara asing menikmati hak lintas alur laut
kepulauan melalui alur laut dan rute penerbangan tersebut untuk transit dari
suatu bagian Laut Lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif ke bagian lain dari
Laut Lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif. Alur laut kepulauan dan rute
penerbangan tersebut ditetapkan dengan menarik garis poros. Kapal dan
pesawat udara asing yang melakukan lintas transit melalui alur laut dan rute
penerbangan tersebut tidak boleh berlayar atau terbang melampaui 25 mil
laut sisi kiri dan sisi kanan garis poros tersebut.
Sekalipun kapal dan pesawat udara asing menikmati hak lintas alur
laut kepulauan melalui alur laut dan rute penerbangan tersebut, namun hal
ini di bidang lain daripada pelayaran dan penerbangan tidak boleh
mengurangi kedaulatan Negara Kepulauan atas air serta ruang udara di
atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya dan sumber kekayaan di
dalamnya.
Dengan demikian hak lintas alur laut kepulauan melalui rute
penerbangan yang diatur dalam Konvensi ini hanyalah mencakup hak lintas
penerbangan melewati udara di atas alur laut tanpa mempengaruhi
kedaulatan negara untuk mengatur penerbangan di atas wilayahnya sesuai
dengan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil ataupun
kedaulatan negara kepulauan atas wilayah udara lainnya di atas perairan
Nusantara.
Sesuai dengan ketentuan Konvensi, disamping harus menghormati
perjanjian-perjanjian internasional yang sudah ada, Negara Kepulauan
berkewajiban pula menghormati hak-hak tradisional penangkapan ikan dan
kegiatan lain yang sah dari negara-negara tetangga yang langsung
berdampingan, serta kabel laut yang telah ada di bagian tertentu perairan
kepulauan yang dahulunya merupakan Laut Lepas. Hak-hak tradisional dan
kegiatan lain yang sah tersebut tidak boleh dialihkan kepada atau dibagi
dengan negara ketiga atau warganegaranya.
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ini mengatur pula
rejim-rejim hukum sebagai berikut:
1. Laut Teritorial dan Zona Tambahan
a. Laut Teritorial
Konperensi-konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hukum Laut yang pertama (1958) dan kedua (1960) di Jenewa
tidak dapat memecahkan masalah lebar Laut Teritorial karena
pada waktu itu praktek negara menunjukkan keanekaragaman
dalam masalah lebar Laut Teritorial, yaitu dari 3 mil laut hingga
200 mil laut.
Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
Ketiga pada akhirnya berhasil menentukan lebar Laut Teritorial
maksimal 12 mil laut sebagai bagian dari keseluruhan paket
rejim-rejim hukum laut, khususnya :
1). zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200
mil laut dihitung dari garis dasar/pangkal darimana lebar
Laut Teritorial diukur dimana berlaku kebebasan
pelayaran;
2). kebebasan transit kapal-kapal asing melalui Selat yang
digunakan untuk pelayaran internasional;
3). hak akses negara tanpa pantai ke dan dari laut dan
kebebebasan transit;
4). tetap dihormati hak lintas laut damai melalui Laut
Teritorial.
Rejim Laut Teritorial memuat ketentuan sebagai berikut :
1). Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas Laut
Teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di
bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya.
2). Dalam Laut Teritorial berlaku hak lintas laut damai bagi
kendaraan-kendaraan air asing. Kendaraan air asing yang
menyelenggarakan lintas laut damai di Laut Teritorial
tidak boleh melakukan ancaman atau penggunaan
kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau
kemerdekaan politik negara pantai serta tidak boleh
melakukan kegiatan survey atau penelitian, mengganggu
sistem komunikasi, melakukan pencemaran dan
melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungan
langsung dengan lintas laut damai. Pelayaran lintas laut
damai tersebut harus dilakukan secara terus menerus,
langsung serta secepatnya, sedangkan berhenti dan
membuang jangkar hanya dapat dilakukan bagi keperluan
navigasi yang normal atau kerena keadaan memaksa
(force majeure) atau dalam keadaan bahaya atau untuk
tujuan memberikan bantuan pada orang, kapal atau
pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya.
3). Negara pantai berhak membuat peraturan tentang lintas
laut damai yang berkenaan dengan keselamatan
pelayaran dan pengaturan lintas laut, perlindungan alat
bantuan serta fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan
pipa bawah laut, konservasi kekayaan alam hayati,
pencegahan terhadap pelanggaran atas peraturan
perikanan, pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan,
pengurangan dan pengendalian pencemaran, penelitian
ilmiah kelautan dan survei hidrografi dan pencegahan
pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi dan
kesehatan.
b. Zona Tambahan
Jika dalam Konvensi Jenewa 1958 lebar Zona Tambahan pada
lebar Laut Teritorial diukur, maka Konvensi PBB tentang Hukum
Laut 1982 kini menentukan bahwa, dengan ditentukannya lebar
Laut Teritorial maksimal 12 mil laut, lebar Zona Tambahan
adalah maksimal 24 mil laut diukur dari garis dasar laut
Teritorial.
Di Zona Tambahan negara pantai dapat melaksanakan
pengawasan dan pengendalian yang perlu, untuk :
1). mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundangundangannya
di bidang bea cukai, fiskal, keimigrasian
dan kesehatan yang berlaku di wilayah darat dan Laut
Teritorial negara pantai;
2). menindak pelanggaran-pelanggaran atas peraturan
perundang-undangan tersebut yang dilakukan di wilayah
darat dan Laut Teritorial negara pantai.
2. Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional
Penetapan lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut membawa akibat
bahwa perairan dalam Selat yang semula merupakan bagian dari Laut
Lepas berubah menjadi bagian dari Laut Teritorial negara-negara selat
yang mengelilinginya.
Berhubungan dengan itu, tetap terjaminnya fungsi Selat sebagai
jalur pelayaran internasional merupakan syarat bagi diterimanya
penetapan lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut. Oleh karena itu,
dengan tidak mengurangi pelaksanaan kedaulatan dan yurisdiksi
negara-negara pantai dibidang lain daripada lintas laut dan lintas
udara, kendaraan air asing dan pesawat udara asing mempunyai hak
lintas laut/udara melalui suatu selat yang digunakan untuk pelayaran
internasional.
Negara-negara selat, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
Konvensi, dapat membuat peraturan perundang-undangan mengenai
lintas laut transit melalui selat tersebut yang bertalian dengan :
a. keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut;
b. pencegahan, pengurangan dan pengendalian
pencemaran;
c. pencegahan penangkapan ikan, termasuk penyimpanan
alat penangkapan ikan dalam palka;
d. memuat atau membongkar komoditi, mata uang atau
orang-orang, bertentangan dengan peraturan perundangundangan
bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan.
3. Zona Ekonomi Eksklusif
Di Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai mempunyai:
a. hak berdaulat untuk tujuan eksploirasi, eksploitasi, pengelolaan
dan konservasi sumber kekayaan alam baik hayati maupun non
hayati di ruang air dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk
eksploirasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut seperti
pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
b. yurisdiksi yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan
pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan
lainnya, penelitian ilmiah dan perlindungan serta pelestarian
lingkungan laut;
c. kewajiban untuk menghormati kebebasan pelayaran dan
penerbangan internasional, pemasangan kabel atau pipa bawah
laut menurut prinsip hukum internasional yang berlaku di Zona
Ekonomi Eksklusif;
d. kewajiban untuk memberikan kesempatan terutama kepada
negara tidak berpantai atau negara yang secara geografis tidak
beruntung untuk turut serta memanfaatkan surplus dari jumlah
tangkapan ikan yang diperbolehkan.
Masalah Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil
laut tersebut erat kaitannya dengan masalah penetapan lebar Laut
Teritorial maksimal 12 mil laut, karena :
a. beberapa negara pantai, yang menganut lebar Laut Teritorial
200 mil laut, baru dapat menerima penetapan lebar Laut
Teritorial maksimal 12 mil laut dengan adanya rejim Zona
Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut.
b. pada sisi lain :
1). negara-negara tanpa pantai dan negara-negara yang
secara geografis tidak beruntung baru dapat menerima
penetapan lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut dan
Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200
mil laut dengan ketentuan bahwa mereka memperoleh
kesempatan untuk turut serta memanfaatkan surplus dari
jumlah tangkapan yang diperbolehkan.
2). mereka mempunyai hak transit ke dan dari laut melalui
wilayah negara pantai/negara transit.
c. negara-negara maritim baru dapat menerima rejim Zona
Ekonomi Eksklusif jika negara pantai tetap menghormati
kebebasan palayaran/penerbangan melalui Zona Ekonomi
Eksklusif.
4. Landas Kontinen
Berbeda dengan Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen yang
menetapkan lebar Landas Kontinen berdasarkan pada kriteria
kedalaman atau kriteria kemampuan eksploitasi, maka Konvensi 1982
ini mendasarkannya pada berbagai kriteria :
a. jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak
mencapai jarak 200 mil laut tersebut;
b. kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian
luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut
yang diukur dari garis dasar Laut Teritorial jika di luar 200 mil
laut masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan
kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan jika memenuhi
kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam
konvensi; atau
c. tidak boleh melebihi l00 mil laut dari garis kedalaman (isobath)
2500 meter.
Kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga
tepian luar kontinen yang ditentukan dalam Konvensi ini pada
akhirnya dapat diterima negara-negara bukan negara pantai,
khususnya negara-negara tanpa pantai atau negara-negara yang
geografis tidak beruntung setelah Konvensi juga menentukan bahwa
negara pantai mempunyai kewajiban untuk memberikan pembayaran
atau kontribusi dalam natura yang berkenaan dengan eksploitasi
sumber kekayaan non-hayati Landas Kontinen di luar 200 mil laut.
Pembayaran atau kontribusi tersebut harus dilakukan melaui Otorita
Dasar Laut Internasional yang akan membagikannya kepada negara
peserta Konvensi didasarkan pada kriteria pembagian yang adil
dengan memperhatikan kepentingan serta kebutuhan negara-negara
berkembang, khususnya negara-negara yang perkembangannya masih
paling rendah dan negara-negara tanpa pantai.
Sekalipun Landas Kontinen pada mulanya termasuk dalam rejim
Zona Ekonomi Eksklusif, namun dalam Konvensi ini Landas Kontinen
diatur dalam Bab tersendiri. Hal ini berkaitan dengan diterimanya
kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar
tepian kontinen, yang memungkinkan lebar landas Kontinen melebihi
lebar Zona Ekonomi Eksklusif.
5. Laut Lepas
Berbeda dengan Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Lepas yang
menetapkan Laut Lepas dimulai dari batas terluar Laut Teritorial,
Konvensi ini menetapkan bahwa Laut Lepas tidak mencakup Zona
Ekonomi Eksklusif, laut teritorial perairan pedalaman dan perairan
kepulauan.
Kecuali perbedaan-perbedaan tersebut di atas, pada dasarnya
tidak terdapat perbedaan antara Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut
Lepas dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan di Laut Lepas.
Kebebasan-kebebasan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap
negara dengan mengindahkan hak negara lain dalam melaksanakan
kebebasan di Laut Lepas. Di samping mengatur hak-hak kebebasankebebasan
di Laut Lepas, Konvensi ini juga mengatur masalah
konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di Laut Lepas
yang dahulu diatur dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang Perikanan
dan konservasi sumber kekayaan hayati di Laut Lepas.
6. Rejim Pulau
Rejim Pulau diatur dalam Bab tersendiri dalam Konvensi ini yang
dihubungkan dengan masalah Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif
dan Landas Kontinen.
Konvensi menentukan bahwa pulau/karang mempunyai Laut
Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen dengan
ketentuan bahwa pulau/karang yang tidak dapat mendukung habitat
manusia atau kehidupan ekonominya sendiri, tidak mempunyai Zona
Ekonomi Eksklusif atau Landas Kontinen sendiri dan hanya berhak
mempunyai Laut Teritorial saja.
7. Rejim Laut tertutup/setengah tertutup
Penetapan lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut dan Zona
Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil diukur dari
garis dasar Laut Teritorial, mengakibatkan bahwa perairan Laut
tertutup/setengah tertutup yang dahulunya merupakan Laut Lepas
menjadi Laut Teritorial atau Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara di
sekitar atau berbatasan dengan laut tertutup/setengah tertutup
tersebut. Rejim laut tertutup/setengah tertutup diatur dalam satu Bab
tersendiri dalam Konvensi ini.
Konvensi menganjurkan antara lain agar negara-negara yang
berbatasan dengan Laut tertutup/setengah tertutup mengadakan
kerjasama mengenai pengelolaan, konservasi sumber kekayaan alam
hayati dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut tersebut.
8. Rejim akses negara tidak berpantai ke dan dari laut serta kebebasan
transit
Jika dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Lepas masalah hak
akses negara tanpa pantai diatur dalam salah satu pasal, Konvensi ini
mengatur masalah rejim akses negara tanpa pantai ke dan dari laut
serta kebebasan transit melalui negara transit secara lebih terperinci
dalam satu Bab tersendiri.
Rejim ini berkaitan dengan hak negara-negara tersebut untuk
ikut memanfaatkan sumber kekayaan alam yang terkandung dalam
Zona Ekonomi Eksklusif dan Kawasan dasar laut internasional.
Sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi, pelaksanaan hak
akses negara tidak berpantai serta kebebasan transit melalui wilayah
negara transit dan di Zona Ekonomi Eksklusif perlu diatur dengan
perjanjian bilateral subregional dan regional.
9. Kawasan Dasar laut Internasional
Kawasan Dasar Laut Internasional adalah dasar laut/ samudera yang
terletak di luar Landas Kontinen dan berada di bawah Laut Lepas (lihat
juga uraian dalam butir 4 dan butir 5).
Konvensi menetapkan bahwa Kawasan Dasar Laut Internasional
dan kekayaan alam yang terkandung di dasar laut dan tanah
dibawahnya merupakan warisan bersama umat manusia.
Tidak ada satu negarapun boleh menuntut atau melaksanakan
kedaulatan atau hak berdaulat atas bagian dari Kawasan Dasar Laut
Internasional atau kekayaan alam yang terdapat di dalamnya.
Demikian pula tidak satu negarapun atau badan hukum atau
orang boleh melaksanakan pemilikan atas salah satu bagian dari
kawasan tersebut semua kegiatan di Kawasan Dasar Laut
Internasional dilaksanakan untuk kepentingan umat manusia secara
keseluruhan, maka pengelolaannya dilaksanakan oleh suatu badan
internasional, yaitu Otorita Dasar Laut Internasional (International
Seabed Authority). Adapun pengelolaannya didasarkan pada suatu
sistem, yaitu sistem paralel, yakni selama Perusahaan (Enterprise)
sebagai wahana otorita belum dapat beroperasi secara penuh, negaranegara
peserta Konvensi termasuk perusahaan negara dan swastanya
dapat melakukan penambangan di Kawasan Dasar Laut Internasional
tersebut berdasarkan suatu hubungan kerja atau asosiasi dengan
Otorita. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
ketiga dengan suatu resolusi yaitu Resolusi I, menetapkan pula
pembentukan Komisi Persiapan (Preparatory Commission) yang
tugasnya adalah untuk mempersiapkan antara lain pembentukan
Otorita Dasar Laut Internasional dan Pengadilan Internasional untuk
Hukum Laut.
10. Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan Laut
Walaupun perlahan-lahan akan tetapi pada akhirnya tumbuh
kesadaran bahwa, sekalipun laut itu sangat luas tetapi sumber-sumber
kekayaan yang terkandung di dalamnya tidak tanpa batas kelestarian.
Penangkapan hidup jenis ikan selalu mengandung sesuatu resiko
bahwa kelangsungan hidup jenis ikan tersebut dapat terancam dengan
kepunahan.
Pengembangan teknologi di bidang perikanan, yang
memungkinkan penangkapan ikan dalam skala besar, dapat
mengakibatkan tidak hanya kepunahan jenis-jenis ikan akan tetapi
juga kemunduran besar bagi perusahaan-perusahaan yang tergantung
dari penangkapan jenis jenis ikan tersebut.
Di samping itu tumbuh kesadaran, dalam arti keresahan,
megenai kelestarian lingkungan hidup, yang pada akhirnya
menggerakkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelenggarakan
Koperensi mengenai Lingkungan Hidup di Stockholm dalam tahun
1972 Pembuangan limbah secara tidak terkendali ke dalam lautan
membawa akibat kerusakan yang parah pada lingkungan laut.
Demikian pula, pencemaran yang diakibatkan oleh kecelakaan
tangker-tangker raksasa, seperti Torrey Canyon dalam tahun 1967
dan Amoco Caditz dalam tahun 1978, membawa kerusakan yang
sangat parah pada lingkungan hidup.
Berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut di
atas, Konvensi menentukan bahwa setiap negara mempunyai
kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Di
samping itu Konvensi juga menentukan bahwa setiap negara
mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber
kekayaan alamnya sesuai dengan kewajibannya untuk melindungi dan
melestarikan lingkungan laut.
11. Penelitian ilmiah kelautan
Konvensi menentukan bahwa kedaulatan negara pantai mencakup
pula pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Laut Teritorial atau
Perairan Kepulauan. Hal tersebut berarti bahwa setiap penelitian ilmiah
kelautan yang dilaksanakan dalam Laut Teritorial/Perairan Kepulauan
hanya dapat dilaksanakan dengan seizin negara pantai. Konvensi
menetapkan pula bahwa negara pantai mempunyai yurisdiksi untuk
penelitian ilmiah kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas
Kontinen.
Penelitian ilmiah oleh negara asing atau organisasi internasional
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
sebagaimana diatur dalam Konvensi supaya diizinkan oleh negara
pantai. Untuk penelitian ilmiah kelautan yang dilakukan di Laut Lapas
berlaku kebebasan penelitian dengan ketentuan bahwa penelitian
ilmiah yang dilakukan di Landas Kontinen tunduk pada rejim penelitian
Landas Kontinen.
Demikian juga bagi penelitian ilmiah di Kawasan Dasar Laut
Internasional berlaku prinsip kebebasan penelitian ilmiah yang tunduk
pada rejim Kawasan Dasar Laut Internasional.
12. Pengembangan dan Alih Teknologi
a. Negara-negara, secara langsung atau melalui organisasi
internasional yang berwenang, harus mengadakan kerjasama
sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk secara aktif
memajukan pengembangan dan pengalihan ilmu pengetahuan
dan teknologi kelautan;
b. Semua negara wajib memajukan pengembangan kemampuan
ilmiah dan teknologi kelautan negara-negara yang memerlukan
bantuan teknik dalam bidang tersebut, khususnya negaranegara
berkembang, termasuk negara-negara tanpa pantai dan
yang secara geografis tidak beruntung, yang memerlukan
bantuan di bidang eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan
pengelolaan sumber-sumber kekayaan laut, perlindungan dan
pelestarian lingkungan laut, penelitian ilmiah kelautan, dengan
tujuan untuk mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi
negara- negara berkembang.
13. Penyelesaian Sengketa
Konvensi menentukan bahwa setiap Negara Peserta Konvensi harus
menyelesaikan suatu sengketa mengenai penafsiran dan penerapan
Konvensi melalui jalan damai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Konvensi ini mengatur sistem penyelesaian sengketa, dimana
negara-negara peserta berkewajiban untuk tunduk pada salah satu
daripada lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut : Mahkamah
Internasional (I.C.J.), Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut,
Arbitrasi Umum atau Arbitrasi Khusus.
Konvensi 1982 ini membentuk Pengadilan Internasional untuk
Hukum Laut sebagai mahkamah tetap (standing tribunal) dan Arbitrasi
Umum serta Arbitrasi Khusus sebagai mahkamah ad hoc (ad hoc
Tribunal). Setiap sengketa mengenai penafsiran dan penerapan
Konvensi dapat diajukan untuk diselesaikan oleh salah satu dari ke
empat macam lembaga penyelesaian sengketa tersebut di atas,
kecuali sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Bab XI Konvensi
mengenai Kawasan Dasar Laut Internasional beserta lampiranlampiran
Konvensi yang bertalian dengan masalah Kawasan Dasar
Laut Internasional, yang merupakan yurisdiksi mutlak Kamar Sengketa
Dasar Laut. Sejalan dengan masalah persiapan pembentukan organorgan
Otorita Dasar Laut Internasional, maka pembentukan
Pengadilan-Internasional untuk Hukum Laut beserta Kamar-kamar di
dalamnya harus dipersiapkan pula oleh Komisi Persiapan sesuai
dengan ketentuan Resolusi I yang diambil oleh Konperensi PBB
tentang Hukum Laut Ketiga, agar dapat segera berfungsi setelah
Konvensi mulai berlaku.
14. Ketentuan Penutup
Sebagaimana lazimnya, konvensi memuat ketentuan-ketentuan
penutup yang mengatur masalah-masalah prosedural seperti
penandatanganan, pengesahan dan konfirmasi formal, aksesi dan
berlakunya Konvensi, amandemen, depositori dan lain-lainnya.
Beberapa ketentuan penutup yang penting yang terdapat pada
Konvensi ini antara lain adalah :
a. Konvensi mulai berlaku 12 bulan setelah tercapai pengesahan
oleh 60 negara;
b. Konvensi ini menggantikan (prevail) Konvensi-konvensi Jenewa
1958 mengenai Hukum Laut bagi para pihaknya;
c. Konvensi ini tidak membenarkan negara-negara mengadakan
pensyaratan (reservation) terhadap ketentuan-ketentuan dalam
Konvensi pada waktu mengesahkan karena seluruh ketentuan
Konvensi ini merupakan satu paket yang ketentuanketentuannya
sangat erat hubungannya satu dengan yang lain,
dan oleh karena itu hanya dapat disahkan sebagai satu
kebulatan yang utuh.
II. Pasal DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
______________________________